Pengakuan Berani Hakim MK Ini Makin Meyakinkan Bahwa Penahanan Ahok….

Kasspen News - Penetapan ketua majelis untuk segera menahan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menuai pro-kontra. Salah satunya diakui oleh hakim konstitusi Suhartoyo.

“Kebanyakan kasus memang jarang hakim yang menjatuhkan putusan, sekaligus memerintahkan terdakwa ditahan, ” kata Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/6/2017). Situs poker

PN Jakut menahan Ahok berdasar pada Pasal 193 ayat (2) huruf a yang menyebutkan :

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, bila terdakwa tidak ditahan, bisa memerintahkan agar terdakwa itu ditahan, jika dipenuhi ketetapan Pasal 21 dan ada argumen yang cukup

Walau dalam praktek sangat Jarang ada , penahanan Ahok tidak sepenuhnya salah di mata hukum. 

Baca Juga : Ini Kata Polri Soal Long Stay Visa Arab Saudi untuk Habib Rizieq

“Pasal 197 KUHAP, putusan yg tidak berisi perintah penahanan, batal demi hukum apa tidak? seharusnya itu  Batal demi hukum, ” tutur Suhartoyo yang datang dari unsur Mahkamah Agung (MA) itu.

Menurut hakim yang pernah berdinas di PN Jaksel itu, semua dikembalikan pada jaksa.

“Itu juga selanjutnya dikembalikan pada eksekutornya. Siapa eksekutornya? ya Jaksa, ” cetus Suhartoyo. Situs domino99

Menurut Suhartoyo, banyak kasus , jaksa tidak segera menahan apabila menjumpai kasusyang hampir sama dengan perintah penetapan penahanan yang di terima Ahok.


jaksa tidak selamanya segera mengeksekusi, apalagi perkara itu akan di aju banding. Bila perkara itu ada perintah penahanan,


sedangkan terdakwa diluar dari itu , lalu terdakwa segera ajukan banding, apakah perkara itu berkekuatan hukum yangtetap? Belum, tentu juga kan?


Bila putusan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap apakah telah memiliki kekuatan eksekutorial? Belum, kan? Nah, itu, ” tutur Suhartoyo. Situs aduq


Sidang panel pemerikasaa pendahuluan itu di pimpin hakim konstitusi Prof Saldi Isra. Sidang akan kembali di gelar pada 3 Juli 2017 dengan agenda memperbaiki permohonan